KAHMI Soroti Kinerja Setahun Bupati Boyolali, Ekonomi Dinilai Masih Aman

BOYOLALI(Jaringan Arwira Media Group)-Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Boyolali, Jawa Tengah menggelar diskusi terbuka refleksi setahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali. Kegiatan ini digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Sabtu (8/2/2026), di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Boyolali.

Diskusi dihadiri sejumlah tokoh lintas sektor, mulai dari akademisi, birokrat, hingga legislator. Hadir sebagai pembicara akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim, PhD, Kepala Kesbangpol Boyolali Bambang Sutanto, serta anggota DPRD Boyolali Wasono Joko Raharjo. Sejumlah alumni HMI dan peserta diskusi turut mengikuti forum yang berlangsung terbuka tersebut.

Forum ini menjadi ajang evaluasi publik atas satu tahun kepemimpinan Bupati Boyolali Agus Irawan dan Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana yang dilantik pada Februari 2025. Kepemimpinan keduanya lahir dari kontestasi politik yang dinilai cukup mengejutkan pada Pilkada 2024.

Dalam pilkada tersebut, pasangan Agus Irawan–Dwi Fajar Nirwana berhasil mengalahkan Calon dari PDI P dan PKS yang menguasai hampir 90 persen kursi legislatif. Dengan dukungan tiga partai politik yang hanya memiliki sekitar 10 kursi DPRD, pasangan ini justru keluar sebagai pemenang dan memimpin Boyolali untuk periode 2025–2030.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS Surakarta, Lukman Hakim, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa refleksi kepemimpinan daerah tidak dapat dilepaskan dari kebijakan dan arah pembangunan pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan daerah selalu berada dalam kerangka besar pembangunan nasional dan regional.

“Menilai kinerja pemerintah daerah, termasuk Boyolali, tidak bisa dilepaskan dari konteks pembangunan nasional. Daerah bergerak dalam ruang kebijakan yang ditentukan pusat,” ujar Lukman.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat sejak lama menggunakan berbagai jargon pembangunan. Mulai dari istilah development pada 1950-an, transformation pada 1970-an, agglomeration pada 1980-an, stakeholders pada 1990-an, hingga konsep governance atau tata kelola yang berkembang sejak 2000-an.

Namun, menurut Lukman, penggunaan jargon pembangunan tersebut perlu terus dikritisi. Ia menilai penting untuk memastikan bahwa narasi pembangunan benar-benar diikuti hasil nyata di lapangan.

“Yang harus dikritisi adalah sejauh mana jargon itu menghadirkan dampak riil bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam konteks ekonomi daerah, Lukman menilai kondisi Boyolali masih relatif aman dibandingkan daerah sekitar. Salah satu faktor utama penopang stabilitas tersebut adalah sektor pertanian yang masih memiliki kontribusi cukup besar.

“Boyolali masih ditopang sektor pertanian sekitar 21 persen. Bandingkan dengan Sragen dan Klaten yang masing-masing hanya 13 persen dan 12 persen,” kata Lukman yang juga menjabat Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Surakarta.

Ia menjelaskan, sektor pertanian tersebut menjadi bantalan ekonomi daerah di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, sektor manufaktur Boyolali berada di kisaran 38 persen, sejalan dengan rata-rata wilayah Subosukawonosraten. Sementara sektor jasa mencapai sekitar 41 persen, masih di bawah rata-rata kawasan yang berada di angka 47 persen.

“Dengan komposisi ini, struktur ekonomi Boyolali masih relatif seimbang atau balance growth,” jelasnya.

Meski demikian, forum diskusi juga diwarnai catatan kritis. Salah satu peserta, Eko Wiratno, mengapresiasi inisiatif KAHMI Boyolali menggelar diskusi terbuka. Namun ia menyayangkan ketidakhadiran Bupati Boyolali dalam forum tersebut.

“Forum ilmiah seperti ini penting untuk menyerap gagasan dan masukan strategis dari publik,” kata Eko Wiratno yang juga Pendiri EWRC Indonesia.

Sementara itu, Koordinator Presidium MD KAHMI Boyolali, Kaiddin, menegaskan bahwa diskusi terbuka ini merupakan bentuk partisipasi aktif dan tanggung jawab moral KAHMI dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Kaiddin, forum dialog publik menjadi sarana penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan daerah.

“Bupati dan Wakil Bupati adalah kepemimpinan dwitunggal. Mereka perlu menyerap aspirasi dan masukan publik melalui forum-forum dialog seperti ini,” ujarnya.

Kaiddin juga berharap pada sisa masa kepemimpinan, pemerintah daerah lebih memberi perhatian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh sektor, mulai dari pertanian, industri, jasa, hingga penguatan UMKM.

Dari unsur legislatif, Wakil Ketua DPRD Boyolali Nur Arifin turut menyampaikan pandangannya. Ia mengapresiasi langkah reformasi birokrasi yang dilakukan melalui mutasi dan rotasi aparatur sipil negara (ASN) yang disesuaikan dengan domisili.

Namun, Nur Arifin menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada penataan jabatan semata.

“Reformasi harus berdampak pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Boyolali Bambang Sutanto mengapresiasi pelaksanaan diskusi publik tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses refleksi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Diskusi publik seperti ini menjadi ruang refleksi bersama antara pemerintah dan masyarakat,” kata Bambang.

Diskusi MD KAHMI Boyolali ini menegaskan pentingnya ruang dialog publik dalam demokrasi lokal. Melalui evaluasi dan refleksi terbuka, diharapkan arah pembangunan Boyolali ke depan semakin inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(**)